Kader PMII Dalami Realitas Kepemiluan melalui Sekolah Hukum Kepemiluan Batch #7

PURWOREJO — Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purworejo mengikuti Sekolah Hukum Kepemiluan (SHK) Batch #7 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo bersama PMII Purworejo, Rabu (19/8/2026). 

Mengangkat tema “Politik Uang: Kejahatan Demokrasi atau Realitas Politik?”, kegiatan tersebut menjadi ruang belajar bagi kader PMII untuk memahami persoalan kepemiluan secara lebih dekat, khususnya mengenai dinamika politik uang, penyelenggaraan pemilu, serta berbagai fakta yang terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Bagi kader PMII, forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh pemahaman langsung dari penyelenggara pemilu. Diskusi diarahkan pada pertukaran pengalaman dan perspektif mengenai bagaimana pemilu diselenggarakan, tantangan yang dihadapi, serta realitas yang berkembang di tengah masyarakat. 

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Purworejo menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menyampaikan bahwa salah satu misi KPU adalah mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara jujur dan berintegritas.“Misi KPU adalah meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan berintegritas.” 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada penggunaan hak pilih di bilik suara. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal seluruh proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan.

Melalui Sekolah Hukum Kepemiluan, KPU juga membuka ruang bagi kader PMII untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai penyelenggaraan pemilu. Berbagai pengalaman dan fakta di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama, khususnya bagi generasi muda yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi.“Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi ruang untuk sharing terkait penyelenggaraan pemilu, fakta-fakta yang ada dalam pemilu, sekaligus berbagi perspektif,” demikian pokok harapan yang disampaikan dalam forum tersebut. 

Bagi kader PMII Purworejo, pembahasan mengenai politik uang menjadi isu yang penting untuk dikaji secara kritis. Politik uang tidak hanya berkaitan dengan praktik pemberian materi untuk memengaruhi pilihan politik, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai integritas pemilu, pendidikan politik masyarakat, dan kualitas demokrasi. Kehadiran kader mahasiswa dalam forum seperti ini menjadi penting karena mahasiswa memiliki posisi sebagai kelompok intelektual sekaligus bagian dari masyarakat yang dapat ikut mengawal proses demokrasi. Pengetahuan mengenai hukum kepemiluan diharapkan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi sikap kritis dan partisipasi nyata di tengah masyarakat. 

Sekolah Hukum Kepemiluan Batch #7 pada akhirnya menjadi ruang pertemuan antara pengalaman penyelenggara pemilu dan perspektif mahasiswa. Dari forum tersebut, kader PMII tidak hanya diajak memahami bagaimana pemilu diselenggarakan, tetapi juga diajak melihat persoalan demokrasi secara lebih utuh: antara aturan yang ideal dengan realitas politik yang berlangsung di lapangan. 

Bagi kader PMII, memahami pemilu berarti memahami salah satu fondasi penting kehidupan demokrasi. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, tetapi juga masyarakat dan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keberanian untuk bersikap kritis, serta kesadaran untuk ikut mengawalnya. 

 M. Shiddiq